Legislatif Apresiasi Pemkot Surabaya dan Kejati Jatim Atas Kembalinya Aset YKP

Iklan

Legislatif Apresiasi Pemkot Surabaya dan Kejati Jatim Atas Kembalinya Aset YKP

@surabayaaktual
19/07/19
Surabayaaktual.com - Setelah melalui kerja keras dan perjuangan yang panjang, akhirnya aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya kembali ke pangkuan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Secara simbolis, aset YKP itu diserahkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Gedung Kejati Jatim lantai 8 Surabaya, Kamis, (18/07/19).

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya,
Herlina Harsono Njoto mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegigihan dan peran Kejati Jatim dalam menuntaskan kasus aset YKP. Sehingga akhirnya, salah satu aset terbesar milik pemerintah itu bisa kembali ke pangkuan Pemkot Surabaya.

"Dengan dikembalikannya seluruh aset YKP kepada Pemkot Surabaya, kami bersyukur dan menyambut baik. Selama bertahun-tahun DPRD dan Pemkot Surabaya berjuang agar aset YKP bisa direbut kembali. Baik itu melalui rapat-rapat maupun pansus-pansus yang membahas terkait YKP," kata Herlina, Kamis, (18/07/19).

Tak hanya itu, politisi perempuan Partai Demokrat ini juga mengapresiasi kegigihan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atas upaya penyelamatan aset-aset lain milik pemerintah. Baik itu aset pemerintah yang hilang, hingga dikuasai oleh pihak-pihak lain.

"Seperti sebelumnya Gelora 10 November kembali ke pemerintah kota, hingga sekarang YKP," katanya.

Maka dari itu, kemudian pihaknya mendorong Pemkot Surabaya agar ke depan segera melakukan inventarisir dan mencatat data aset-aset tersebut. Pihak legislatif ini juga mengimbau Pemkot Surabaya agar bisa berkoordinasi dengan DPRD terkait pengelolaan aset YKP.

"Komisi A DPRD Surabaya menyambut baik jika pemerintah kota berkoordinasi terkait pengelolaan aset YKP," kata dia.

Sebelumnya, Wali Kota Risma menunjuk sepuluh pejabat Pemkot Surabaya untuk menjadi pengurus sementara pengelolaan aset YKP itu pada 24 Juni 2019. Setelah sebelumnya Kejati Jatim menetapkan status hukum aset YKP tersebut. (RF/A1)