Larangan Penjualan Pakaian Impor Bekas Bakal Diterapkan ke Semua Wilayah Jatim

Iklan

Larangan Penjualan Pakaian Impor Bekas Bakal Diterapkan ke Semua Wilayah Jatim

@surabayaaktual
21/09/19
Ilustrasi pedagang pakaian impor bekas | Istimewa

Surabayaaktual.com - Langkah Pemkot Surabaya menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 51 Tahun 2015, tentang larangan penjualan pakaian impor bekas, sepertinya bakal diikuti kabupaten atau kota lain di Jawa Timur.

Pasalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim, memastikan bakal intens melakukan sosialisasi peraturan larangan tersebut ke semua wilayah di Jatim.

“Memang sudah ada dasarnya, berdasarkan Permendag No 51 Tahun 2015 bahwa impor pakaian bekas itu dilarang. Di sini (Surabaya- red) masih banyak ditemukan, makanya mau tidak mau memang harus ditertibkan,” kata Kepala Unit Pelayanan Teknik (UPT) Perlindungan Konsumen, Disperindag Jatim, Eka Setya Budi saat ditemui, Jum'at (20/09/19).

Disamping itu, Eka menyebut, penjualan pakaian impor bekas itu juga melanggar Undang-undang No 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan.

Pada pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Maka dari itu, pihaknya memastikan, ke depan akan terus mensosialisasikan Permendag No 51 Tahun 2015 itu ke kabupaten atau kota lain di seluruh wilayah Jatim.

Pihaknya berharap, seluruh masyarakat Jatim sadar, baik itu penjual maupun calon pembeli, bahwa penjualan pakaian impor bekas tersebut dilarang dalam undang-undang.

“Insya Allah nanti akan kita lakukan sosialisasi ke kabupaten atau kota yang lain untuk mengedukasi, karena peredaran pakaian impor bekas ini sudah begitu masif,” pungkasnya. (A1)